Nasional, Peloporkalimantan – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong optimalisasi pemanfaatan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis utama perumusan kebijakan pasar kerja nasional. Penguatan data berbasis fakta ini dinilai sangat mendesak guna memetakan kebutuhan industri serta mengatasi ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja (skill mismatch).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa data Sakernas memiliki empat fungsi strategis, meliputi integrasi pemantauan pasar kerja pada platform SIAPkerja, diagnosis persoalan tenaga kerja, perencanaan intervensi program transisi kelulusan (school-to-work transition), hingga penguatan argumentasi kebijakan publik. Informasi empiris tersebut diproyeksikan dapat mengarahkan efektivitas program magang nasional dan pelatihan vokasi secara lebih presisi.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan komitmen BPS bersama Kemnaker dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Jakarta dalam menyediakan statistik ketenagakerjaan yang mutakhir dan akuntabel. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar data statistik tidak berhenti pada deretan angka, melainkan menjelma menjadi fondasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital dan tuntutan pasar kerja global.
Melalui integrasi data yang menyeluruh, pemerintah optimistis mampu meminimalisasi ketimpangan antara kualifikasi lulusan lembaga pendidikan dan kebutuhan riil sektor industri. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran tenaga kerja lokal sekaligus mendongkrak produktivitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia.
Sumber : Infopublik.id
