Balangan, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dalam merespons usulan penanganan banjir di wilayah tersebut.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah dilaksanakannya koordinasi lintas sektor di Banjarmasin yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti Bapperida, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Pertemuan tersebut diterima langsung Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, bersama tim teknis.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, Jumat (13/3/2026), mengatakan pihaknya mengapresiasi keterbukaan BWS dalam menerima berbagai masukan terkait persoalan banjir yang dihadapi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi BWS Kalimantan III. Respons beliau sangat luar biasa, terutama terhadap usulan jangka pendek kami. Hal ini memberikan kepastian bahwa keluhan masyarakat akan segera dipetakan secara teknis melalui survei lapangan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Menurut Rahmi, pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup dua konteks utama, yakni penanganan banjir lokal di wilayah Balangan serta penanganan banjir regional di kawasan Banua Anam.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Wilayah tersebut sebelumnya tidak termasuk daerah rawan banjir, namun dalam lima tahun terakhir sering terendam akibat pembangunan saluran primer irigasi Bendung Pitap yang belum rampung sehingga menghambat aliran air.
Akibatnya, permukiman warga mengalami banjir sementara lahan persawahan di sekitarnya justru mengalami kekeringan.
Selain itu, kondisi Bendung Batumandi yang sudah lama tidak berfungsi akibat kerusakan saluran juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Infrastruktur tersebut direncanakan akan diakuisisi pemerintah daerah untuk direhabilitasi agar kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para petani.
Dalam diskusi tersebut, Pemkab Balangan juga menyampaikan sejumlah usulan penanganan banjir skala regional, di antaranya peningkatan kapasitas Bendung Pitap, normalisasi sejumlah titik sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub DAS Barito, pembangunan embung di wilayah Halong, serta pembangunan kolam retensi di beberapa titik strategis.
Menanggapi hal tersebut, BWS Kalimantan III menyatakan kesiapannya untuk segera menurunkan tim survei guna melakukan kajian teknis di lapangan. Kajian tersebut termasuk menghitung kebutuhan teknis serta mengkaji kemungkinan pembangunan drainase di bawah saluran irigasi untuk memulihkan aliran air di wilayah terdampak.
Rahmi menambahkan, penanganan dampak irigasi Pitap dan rehabilitasi Bendung Batumandi diperkirakan dapat mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Sementara program jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai skala besar diproyeksikan mulai dilaksanakan pada 2027.
“Kami berharap sinergi ini dapat memastikan penanganan banjir di Balangan dan kawasan Banua Anam berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
