PeloporKalimantan, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak anak melalui kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025, yang digelar pada Senin (14/04/2025) di Auditorium Sekretariat Daerah HST.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, stakeholder terkait, serta perwakilan Forum Anak Hulu Sungai Tengah. Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, sebagai bagian dari rangkaian evaluasi tahunan KLA.
Prosesnya dilakukan secara hybrid, dengan pemantauan daring oleh tim verifikator pusat dan pemaparan langsung dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lokasi.
Wakil Bupati HST Gusti Rosyadi Elmi yang akrab disapa Ustaz Rosyadi, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan evaluasi ini. Ia menyebut, program KLA merupakan upaya berkelanjutan yang memadukan banyak sektor untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak dan perlindungan secara menyeluruh.
“Pemerintah Kabupaten HST berkomitmen penuh mewujudkan Kabupaten Layak Anak, sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjamin hak dan perlindungan anak,” tegas Ustaz Rosyadi dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, media, hingga masyarakat yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.
Adapun lima fokus utama dalam implementasi program KLA di Kabupaten HST meliputi:
Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak;
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman dan nyaman;
Kesehatan dan kesejahteraan anak;
Perlindungan khusus bagi anak-anak yang menghadapi masalah;
Akses terhadap pendidikan, waktu luang, dan aktivitas budaya.
Di akhir acara, Ustaz Rosyadi menyampaikan terima kasih atas kontribusi semua pihak dalam mendukung KLA di HST, serta harapannya agar hasil verifikasi ini dapat memperkuat posisi HST sebagai kabupaten yang ramah anak.
“Kami terbuka terhadap setiap masukan, demi peningkatan kualitas layanan dan perlindungan anak di masa mendatang,” pungkasnya.
Verifikasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan anak di daerah serta mendorong pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
