Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan mengalami tekanan dan mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat terbatas yang digelar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026). Rapat dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah dan bank sentral sepakat melakukan koordinasi erat untuk merespons dinamika nilai tukar. Pemerintah akan fokus membenahi sektor fiskal dan perekonomian nasional, sementara Bank Indonesia menyiapkan langkah-langkah stabilisasi moneter.
Menurut Purbaya, sinergi kebijakan diperlukan agar pelemahan rupiah tidak berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih berlanjut.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tekanan berasal dari ketidakpastian geopolitik serta kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang mendorong penguatan dolar AS.
Selain itu, terjadi aliran modal keluar dari negara berkembang ke negara maju. Bank Indonesia mencatat sepanjang awal 2026 hingga 19 Januari terjadi arus keluar modal bersih sebesar 1,6 miliar dolar AS.
Meski demikian, Perry memastikan kondisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.
Di sisi lain, pengamat pasar keuangan Benny Batara Tumpal Hutabarat menilai pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh aktivitas lindung nilai, melainkan akibat penjualan instrumen keuangan domestik seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar.
Menurut Benny, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, diperlukan sinkronisasi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia menilai suku bunga acuan dan suku bunga dasar kredit perlu ditekan agar penyaluran kredit meningkat dan mendorong sektor riil.
Benny juga menilai pelemahan nilai tukar dalam batas tertentu masih dapat ditoleransi apabila diiringi dengan transformasi ekonomi berbasis ekspor. Ia mencontohkan Vietnam yang berani membiarkan mata uangnya melemah demi memperkuat daya saing ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan, dengan mulai terwujudnya swasembada pangan dan peluang menuju swasembada energi, Indonesia dinilai memiliki ruang untuk menjadi negara net eksportir. Namun hal tersebut memerlukan keberanian kebijakan, termasuk menurunkan suku bunga secara agresif dan memberikan dukungan kredit kepada industri berorientasi ekspor.
Menurut Benny, pertumbuhan ekonomi tinggi dapat dicapai meski dengan risiko jangka pendek berupa pelemahan rupiah dan kenaikan inflasi yang masih terkendali, selama arah kebijakan dilakukan secara terukur dan konsisten.
Sumber : Infopublik.id
