Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah Indonesia bersama UNFPA memperkuat kerja sama strategis melalui peluncuran Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama (CPIP) periode 2026–2030 di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Program ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan UNFPA dalam mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia saat ini telah mencapai 62 persen target.
Peluncuran CPIP Siklus 11 (CP11) ini diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kesehatan seksual dan reproduksi serta kesetaraan gender.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya kerja sama tersebut dalam mendukung prioritas nasional dan komitmen global.
“Kementerian PPN/Bappenas sebagai government coordinating agency akan terus memastikan bahwa program kerja sama ini sejalan dengan prioritas nasional,” ujarnya.
Meski menunjukkan tren positif, capaian di sektor kesehatan masih menghadapi tantangan. Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat menurun dari 346 per 100.000 kelahiran hidup pada 2010 menjadi 189 pada 2020, namun masih jauh dari target RPJMN dan SDGs yang masing-masing berada di angka 77 dan 70.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan hasil transformatif, di antaranya mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah, menghapus kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi, serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender.
Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami, menyebut kerja sama ini menandai fase penting dalam penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan.
“Visi kami adalah percepatan kemajuan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, mengisi kesenjangan, dan mengubah norma sosial,” tegasnya.
Dengan estimasi anggaran sebesar 38,5 juta dolar AS, program ini akan memprioritaskan intervensi di wilayah dengan kesenjangan tinggi serta kelompok masyarakat rentan.
CPIP 2026–2030 juga mencakup empat fokus utama, yakni peningkatan layanan kesehatan reproduksi, penguatan perencanaan dan kemitraan, optimalisasi data kependudukan berbasis bukti, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis program ini dapat mempercepat pencapaian target SDGs sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.
