BALANGAN, PeloporKalimantan.com – Pemerintah Kabupaten Balangan terus berinovasi dalam pelayanan publik. Terbaru, melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Pemkab meluncurkan aplikasi pajak daerah terintegrasi bernama “si Anak Dara” (Sistem Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah Terintegrasi), Selasa (10/6/2025).
Aplikasi ini hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan dalam pengelolaan pajak daerah yang selama ini kurang optimal, mulai dari keterbatasan layanan digital hingga risiko praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Masalah utama kami adalah belum adanya sistem pengelolaan pajak yang modern dan andal. Si Anak Dara hadir untuk menjawab kebutuhan pelayanan digital serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak,” ujar Kepala BPKPAD Balangan, Fakhriyanto.
Melalui si Anak Dara, Pemkab Balangan mengintegrasikan berbagai layanan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya dalam satu sistem digital. Aplikasi ini mendukung pelaporan dan pembayaran secara online, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.
Abdul Halim, inovator sistem ini, menjelaskan bahwa digitalisasi ini juga akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Aplikasi ini mampu melakukan analisis dan persandingan data secara akurat, sehingga potensi pajak bisa dihimpun secara maksimal,” ujarnya.
Dalam pengembangannya, BPKPAD menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Kalsel untuk integrasi data dan sistem pembayaran digital. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha akan terus digencarkan agar para wajib pajak memahami prosedur baru ini secara menyeluruh.
“Kami juga membangun database wajib pajak yang diperbarui secara berkala agar pengelolaan pajak menjadi lebih efisien dan terukur,” tambah Fakhriyanto.
Aplikasi si Anak Dara diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pajak daerah. Sistem ini tidak hanya mempermudah pembayaran, tetapi juga menyediakan data real-time yang akurat untuk perencanaan kebijakan fiskal.
“Kami ingin memastikan bahwa sistem ini benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan transaksi, serta penyediaan data yang valid dan terpercaya,” tutup Abdul Halim.
