Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar High Level Meeting (HLM) bersama tiga tim strategis daerah, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, para asisten, perwakilan BUMN dan BUMD, instansi vertikal, serta anggota TPID, TPAKD, dan TP2DD Kota Banjarbaru.
Dalam forum tersebut, pemerintah menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, serta Bank Kalsel untuk membahas strategi penguatan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menegaskan agenda TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki keterkaitan erat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Ketiga forum ini tentunya saling memiliki keterkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, melalui stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Muaranya sama, yaitu membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern, sehat, inklusif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga amanah, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kualitas kinerja sesuai peran masing-masing instansi.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan tujuh komitmen bersama yang harus segera diimplementasikan seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen pertama yakni mengantisipasi inflasi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah melalui penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Kedua, meningkatkan kualitas pemantauan, pengolahan, dan pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai persiapan Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi pada tahun 2028.
Ketiga, mendorong optimalisasi ketahanan pangan dan operasi pasar murah, termasuk memperluas kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.
Keempat, mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) serta SP2D Online di seluruh SKPD.
Kelima, memastikan digitalisasi transaksi daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan publik.
Keenam, memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan.
Ketujuh, mendorong kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui High Level Meeting tersebut, Wali Kota Banjarbaru berharap forum tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah strategis, solusi nyata, serta penguatan koordinasi lintas sektor demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
