Nasional, Peloporkalimantan – Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat iklim investasi dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.
Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10 persen, sedangkan 90 persen lainnya ditopang oleh sektor swasta. Karena itu, peningkatan investasi dan partisipasi dunia usaha dinilai menjadi faktor utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tanpa partisipasi signifikan dari sektor swasta, hampir mustahil menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, sementara target kita adalah 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat iklim usaha melalui kebijakan investasi yang kredibel, kepastian hukum, serta penegakan regulasi yang konsisten. Namun, pemerintah juga menyadari implementasi di lapangan perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk kanal Debottlenecking untuk menampung sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan investasi dan kegiatan usaha. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena pemerintah dapat langsung mendengarkan persoalan yang dihadapi pelaku usaha sebelum melakukan penyempurnaan regulasi.
“Kalau saya mulai dari dokumen dan perbaikan regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi nyata yang dihadapi sektor swasta. Karena itu, kami mendengarkan langsung masalah yang mereka hadapi, lalu menyelesaikannya,” katanya.
Purbaya menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan peningkatan investasi dan perbaikan iklim usaha sebagai prioritas utama nasional. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Debottlenecking yang dipimpin Airlangga Hartarto.
Satgas tersebut secara rutin menggelar sidang mingguan untuk membahas berbagai laporan hambatan investasi dari pelaku usaha. Dalam setiap sidang, pemerintah mengklaim mampu menyelesaikan satu hingga empat kasus yang menghambat proses bisnis dan investasi.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 142 pengaduan telah masuk melalui kanal tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 83 kasus telah dibahas secara terbuka dan transparan kepada publik, sementara 45 kasus dinyatakan selesai.
Pemerintah menilai mekanisme sidang terbuka tersebut mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan seluruh pihak menjalankan keputusan yang telah ditetapkan. Tingginya perhatian publik dan media terhadap proses sidang juga dinilai menjadi bentuk pengawasan terhadap upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional.
“Saya percaya satu tahun dari sekarang, iklim usaha di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan saat ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengundang para investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah memastikan akan terus memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala investasi secara cepat dan efisien demi menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian nasional.
