Nasional, Peloporkalimantan – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat serapan anggaran tahun 2025 mencapai 94,9 persen dari pagu setelah blokir sebesar Rp11,4 triliun. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah agar belanja negara tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi perluasan akses digital masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sepanjang 2025, Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun yang dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan layanan digital strategis sekaligus memperkuat konektivitas nasional. Fokus penggunaan anggaran diarahkan pada pembangunan dan pengoperasian infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan capaian serapan anggaran tersebut mencerminkan upaya negara menghadirkan pemerataan layanan digital, termasuk di tengah masa transisi organisasi kementerian. Menurutnya, keberhasilan belanja negara harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Perluasan akses digital tersebut ditopang oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.262 BTS beroperasi di Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat fondasi konektivitas untuk mendukung layanan publik, pendidikan, dan aktivitas ekonomi daerah.
Di sisi penerimaan negara, kinerja Kemkomdigi juga menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun. Optimalisasi penerimaan tersebut dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat.
Meutya Hafid menegaskan penerimaan negara yang optimal menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama dalam perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital nasional.
Memasuki tahun 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan pengelolaan belanja dan penerimaan negara dilakukan secara akuntabel serta berorientasi pada manfaat publik. Pembangunan infrastruktur digital akan terus dilanjutkan seiring dengan penguatan keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Meutya Hafid.
Sumber : Infopublik.id
