Nasional, Peloporkalimantan – Indonesia resmi memasuki fase technical review dalam proses aksesi ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tahap ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola publik agar sejajar dengan standar global.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan agenda reformasi yang dijalankan Indonesia sejauh ini telah selaras dengan prinsip OECD, terutama terkait kepemimpinan dan kemampuan sektor layanan publik. Transformasi tata kelola publik juga telah menjadi bagian eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia yang teguh untuk membangun lembaga sektor publik yang lebih akuntabel, koheren, dan berorientasi pada pelayanan. Agenda ini selaras dan strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola publik OECD,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga membahas sejumlah prioritas reformasi yang tengah didorong. Rini menyebut lima fokus utama reformasi, yaitu perekrutan berbasis merit, manajemen kinerja, inovasi layanan, lingkungan kerja yang aman, serta pengembangan talenta aparatur. Pemerintah juga mempercepat implementasi pemerintahan digital dan pemerintahan terbuka.
Rini menambahkan bahwa pertemuan E-Leaders OECD baru-baru ini memberikan banyak wawasan bagi Indonesia terkait tata kelola data, pengembangan Infrastruktur Publik Digital, serta percepatan layanan publik yang berpusat pada kebutuhan warga. Temuan tersebut kini menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem digital pemerintah.
Memasuki fase technical review, Indonesia kini menjalankan peta jalan aksesi OECD yang telah dirumuskan. Tim lintas kementerian dan lembaga sedang menyelesaikan kuesioner tinjauan teknis, menindaklanjuti rekomendasi, menyiapkan agenda misi pencarian fakta, hingga persiapan menuju tinjauan formal yang dijadwalkan pada 2027.
“Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi Indonesia sepenuhnya selaras dengan ekspektasi OECD. Kami sangat menghargai bimbingan dari Sekretariat OECD, khususnya dalam memperkuat integritas publik serta memastikan seluruh proses sesuai standar,” ujar Rini dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (12/12/2025).
Pemerintah menilai keanggotaan OECD sebagai strategi penting menuju Indonesia Emas 2045. Melalui aksesi ini, Indonesia dapat menyempurnakan kebijakan dan regulasi berdasarkan praktik terbaik internasional. Berbagai pengalaman negara anggota menunjukkan aksesi OECD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendapatan, kualitas pendidikan, angka harapan hidup, hingga ketahanan pangan.
Dengan cakupan kebijakan yang luas dan pendekatan berbasis data, OECD dinilai mampu memberikan dukungan komprehensif bagi Indonesia dalam memperkuat reformasi struktural, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memastikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.
Sumber : infopublik.id
