Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza untuk sementara ditunda.
Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) juga masih ditangguhkan.
“Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan media internasional yang menyebutkan adanya rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza mulai Mei 2026.
Dalam laporan tersebut disebutkan pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, direncanakan akan dikerahkan sebagai bagian dari skema stabilisasi di wilayah Gaza.
Menanggapi hal itu, Nabyl menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) sepenuhnya berada di bawah kendali nasional.
Selain itu, keikutsertaan Indonesia harus berlandaskan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif dan kepentingan nasional.
“Partisipasi Indonesia dalam ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), dan selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif serta hukum internasional,” jelasnya.
Sebelumnya, pada 6 Maret 2026, Kemlu RI juga telah mengumumkan penangguhan pembahasan terkait Dewan Perdamaian menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan langkah tersebut diambil karena pemerintah memprioritaskan pemantauan dinamika konflik serta memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut.
“Segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau ‘on-hold’,” ujarnya.
Dengan demikian, Indonesia untuk sementara tidak akan terlibat dalam rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza hingga terdapat perkembangan lebih lanjut yang sesuai dengan mandat PBB dan kepentingan nasional.
