Nasional, Peloporkalimantan – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama dan mutlak dalam seluruh lini penyelenggaraan sektor transportasi nasional. Pemerintah terus memperkuat kerangka regulasi, standar operasional prosedur, pengawasan terhadap operator, hingga tindakan tegas atas berbagai bentuk pelanggaran guna menekan potensi risiko kecelakaan sekecil apa pun.
Penegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Menhub Dudy saat menggelar diskusi bersama awak media yang tergabung dalam Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Kota Bandung, Jawa Barat.
“Dalam menjaga keselamatan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus memperkuat aturan dan standar keselamatan. Pemeriksaan di lapangan, pengawasan terhadap operator hingga penindakan terhadap pelanggaran terus ditingkatkan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan persnya pada Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, penguatan aspek keselamatan ini mutlak diperlukan agar seluruh penyelenggara jasa transportasi memiliki standar kerja yang jelas, terukur, dan akuntabel, baik pada tataran regulasi maupun implementasi teknis di lapangan.
Kemenhub Siapkan Asesmen bagi Pengelola Transportasi Publik
Sebagai langkah terobosan dalam memitigasi risiko, Menhub Dudy mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan tengah menggodok formulasi regulasi terkait pengelolaan transportasi, khususnya yang menyangkut layanan transportasi publik. Salah satu poin substansial yang sedang disiapkan adalah kewajiban pelaksanaan asesmen bagi jajaran pengelola transportasi publik, baik pada tingkat direksi maupun komisaris perusahaan.
Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa para pimpinan korporasi penyedia jasa transportasi benar-benar memiliki pemahaman mendalam, kompetensi, serta kepedulian yang tinggi terhadap aspek keselamatan (safety compliance) dalam menjalankan operasional harian.
Menhub Dudy mencontohkan, prinsip uji kepatutan dan kelayakan serupa telah sukses diterapkan di sektor jasa keuangan. Menurutnya, mekanisme yang sama sangat relevan dan mendesak untuk diadopsi dalam sektor transportasi publik karena menyangkut pertanggungjawaban langsung terhadap keselamatan nyawa masyarakat luas sebagai pengguna jasa.
“Kami melihat bahwa sektor transportasi, khususnya transportasi publik di mana kita bertanggung jawab terhadap masyarakat yang menggunakan, kita ingin memastikan bahwa penyelenggara atau perusahaan itu memahami serta mengerti aspek keselamatan,” tegasnya.
Perketat Pengawasan Angkutan Barang dan Dukung Zero ODOL 2027
Tidak hanya pada sektor darat dan perkotaan, penguatan pengawasan keselamatan juga digencarkan pada sektor transportasi laut dan penyeberangan, terkhusus terhadap operasional angkutan barang serta kendaraan berat.
Menhub Dudy telah menginstruksikan kepada para operator utama seperti PT PELNI, PT Pelindo, serta PT ASDP Indonesia Ferry untuk memperketat sistem pengawasan terhadap kendaraan barang yang menggunakan layanan angkutan penyeberangan.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang mendukung implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027, pemerintah secara konsisten mendorong pemisahan layanan antara moda angkutan penumpang dan angkutan barang di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan, yang salah satunya telah sukses diterapkan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
“Kami sudah minta pemisahan ini diterapkan, seperti di Pelabuhan Ketapang. Kita harus mengedukasi beberapa pihak supaya bisa memahami bahwa pemisahan di pelabuhan penyeberangan itu demi keselamatan,” ujar Dudy Purwagandhi.
Pengawasan ketat terhadap dimensi dan muatan kendaraan barang ini krusial untuk memastikan setiap kendaraan yang masuk ke dalam kapal memenuhi ketentuan daya angkut yang aman, guna mencegah risiko membahayakan keselamatan pelayaran.
Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Musim Hujan
Di samping penguatan regulasi struktural dan pengawasan operator, Menhub Dudy turut mengingatkan seluruh jajaran internal Kementerian Perhubungan—mulai dari pejabat eselon I hingga eselon IV serta petugas di lapangan—untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra menghadapi peralihan musim penghujan. Kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi dinilai dapat menghadirkan tantangan tersendiri dalam operasional transportasi.
Menhub berharap agar budaya keselamatan (safety culture) dapat terbangun secara kokoh dan tidak berhenti sekadar sebagai pemenuhan dokumen administratif belaka. Kampanye keselamatan harus terus digelorakan secara berkesinambungan kepada seluruh pemangku kepentingan.
“Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan apabila kita tidak memperhatikan atau mempedulikan soal keselamatan. Keselamatan bukan sekadar jargon, bukan sekadar sesuatu di atas kertas, atau bukan administrasi. Tapi harus sudah menjadi budaya,” pesan Dudy penuh penekanan.
Bahkan, secara personal, Menhub Dudy memandang urusan keselamatan sebagai tolok ukur integritas dan martabat seorang insan transportasi. “Kalau saya secara pribadi menjadikan ini sebuah harga diri, bahwa keselamatan itu harga diri sebagai insan transportasi. Kalau sudah bicara harga diri adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar,” pungkasnya.
Diskusi strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenhub, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Muhammad Risal Wasal, serta Plt. Dirjen Perhubungan Laut Lollan Panjaitan.
Sumber : Infopublik.id
