Nasional, Peloporkalimantan – Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di tengah dinamika Kabinet Merah Putih menyisakan pekerjaan rumah yang kompleks. Di luar keharusan menjaga defisit dan kesehatan penerimaan negara, tantangan utama yang dihadapi otoritas fiskal saat ini adalah membangun arsitektur kebijakan yang semakin mudah dibaca oleh pasar, dunia usaha, perbankan, dan investor.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa kredibilitas fiskal Indonesia saat ini tidak lagi cukup diukur semata dari kecilnya angka defisit anggaran. Di tengah tingginya biaya modal global dan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan domestik, pasar menuntut prediktabilitas mengenai arah, waktu, serta eksekusi dari setiap kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah.
“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Menurut Fakhrul, kompleksitas pengelolaan ekonomi nasional saat ini menuntut ketepatan urutan kebijakan (policy sequence) mengingat instrumen yang tersedia semakin beragam. Di sisi fiskal, pemerintah mengandalkan APBN, Saldo Anggaran Lebih (SAL), SBN, BUMN, Danantara, hingga perusahaan pembiayaan, sementara Bank Indonesia mengelola suku bunga, likuiditas, dan stabilitas rupiah. Persoalan utamanya kini bukan lagi kekurangan instrumen, melainkan memastikan seluruh instrumen tersebut bekerja secara selaras dalam urutan dan target yang tepat.
Ia mencontohkan, keputusan penempatan atau penarikan SAL wajib memperhitungkan operasi likuiditas BI, begitu pula strategi penerbitan SBN yang harus peka terhadap kondisi pasar keuangan. Koordinasi antarlembaga, imbuhnya, bukan berarti penyeragaman langkah, melainkan pemahaman mendalam mengenai dampak silang antarneraca perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan pemangku kepentingan (stakeholder management) kini telah bertransformasi menjadi bagian integral dari manajemen makroekonomi seorang Menteri Keuangan.
Selain aspek koordinasi, Fakhrul mengingatkan pentingnya menjaga kualitas APBN secara menyeluruh agar konsolidasi fiskal tidak sekadar memindahkan risiko ke neraca lain seperti BUMN atau kewajiban kontinjensi. Dari sisi penerimaan, strategi perpajakan juga harus berjalan beriringan dengan perluasan ekonomi formal melalui digitalisasi dan integrasi data, sehingga basis pajak tumbuh secara organik seiring membesarnya ukuran ekonomi nasional tanpa membebani pelaku usaha yang sudah patuh.
Sumber : Infopublik.id
