Nasional, Peloporkalimantan – Sepanjang tahun 2025, Indonesia menghadapi berbagai insiden keamanan siber yang tidak hanya menimbulkan keresahan publik, tetapi juga menguji ketahanan digital nasional. Ancaman yang muncul dinilai semakin sistematis, canggih, dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, hingga kedaulatan data.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menilai rangkaian peristiwa tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ruang digital Indonesia berada dalam tekanan serius. Menurutnya, kejahatan siber tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan memanfaatkan teknologi mutakhir.
Pada Januari 2025, publik dihebohkan dengan beredarnya video deepfake Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan dana fiktif. Video manipulatif tersebut dibuat menggunakan teknologi visual yang semakin realistis, sehingga berpotensi menipu masyarakat dengan memanfaatkan kepercayaan terhadap figur kepala negara.
Februari diwarnai kegaduhan nasional akibat kesalahan tampilan nilai tukar rupiah di Google Finance yang sempat menunjukkan Rp8.170 per dolar AS. Pratama menilai insiden ini berpotensi menciptakan persepsi keliru mengenai kondisi ekonomi dan menggerus kepercayaan publik terhadap informasi digital.
Ancaman berlanjut pada Maret dengan maraknya kembali modus fake BTS, yakni penggunaan pemancar sinyal palsu untuk mencegat SMS perbankan berisi kode OTP. Modus ini memungkinkan pelaku mengambil alih transaksi keuangan korban tanpa disadari.
Pada April, istilah “gendam digital” mencuat di tengah masyarakat seiring kekhawatiran terhadap risiko koneksi Wi-Fi publik. Pratama menjelaskan istilah tersebut sebagai metafora lokal atas serangan manipulatif yang dapat membuat pengguna kehilangan kendali atas perangkat dan data pribadi.
Isu perlindungan data kembali mengemuka pada Mei melalui polemik Worldcoin dan WorldID yang menawarkan imbalan uang untuk pemindaian iris mata. Praktik tersebut memicu kekhawatiran serius terkait keamanan dan pemanfaatan data biometrik.
Memasuki Juni, kasus penipuan berbasis aplikasi berbahaya yang menyasar pensiunan PT Taspen mengemuka. Kasus ini menunjukkan kejahatan siber telah memanfaatkan data pribadi secara spesifik dan terarah.
Isu kedaulatan data mencuat pada Juli setelah pernyataan Gedung Putih terkait kepastian transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat. Menurut Pratama, hal ini menegaskan bahwa data kini telah menjadi komoditas strategis global.
Pada Agustus, ruang digital kembali diguncang setelah terungkap kasus kekerasan seksual lintas negara melalui platform gim daring Roblox yang melibatkan anak di bawah umur. Sementara itu, September diwarnai perdebatan kebijakan mengenai wacana penerapan single ID di media sosial.
Sorotan berlanjut pada Oktober terkait belum terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah berlaku penuh. November kemudian mencatat dinamika regulasi platform digital, termasuk sorotan terhadap ChatGPT dalam daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.
Puncaknya, pada Desember 2025, laporan Cloudflare menempatkan Indonesia sebagai sumber serangan DDoS terbesar di dunia, menandai tingginya aktivitas siber berbahaya yang berasal dari dalam negeri.
Menghadapi tahun 2026, Pratama memprediksi ancaman siber akan semakin kompleks. Kecerdasan buatan diperkirakan menjadi motor utama serangan, mulai dari phishing berskala besar, peniruan suara dan video eksekutif, hingga otomatisasi eksploitasi kerentanan sistem. Ransomware diprediksi semakin agresif, sementara kompromi identitas tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan.
Selain itu, perubahan besar juga diperkirakan terjadi pada tata kelola enkripsi dan kriptografi, termasuk persiapan menuju algoritma pasca-kuantum. Serangan terhadap rantai pasok digital juga diprediksi meningkat dengan menargetkan penyedia layanan, platform cloud, dan aplikasi berbasis SaaS.
Menurut Pratama, kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah. Penguatan keamanan siber di lingkungan pemerintahan harus menjadi prioritas, disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan integrasi sistem pertahanan digital. Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dinilai mendesak sebagai implementasi nyata Undang-Undang PDP, termasuk percepatan regulasi turunannya.
Selain itu, percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara dipandang krusial untuk melindungi infrastruktur kritis nasional.
“Keamanan siber bukan lagi isu teknis semata, tetapi fondasi kedaulatan negara di era digital,” tegas Pratama dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Dengan tantangan yang kian kompleks, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk beralih dari pendekatan reaktif menuju strategi keamanan siber yang proaktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
