Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah terus memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok pangan, khususnya di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), guna mengantisipasi risiko inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan hal tersebut saat membawakan pidato kunci (keynote speech) dalam agenda Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026).
“Permintaan Natal dan Tahun Baru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat. Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat dalam pasokan meningkatkan sinergi demi menjaga daya beli masyarakat,” tegas Wamenko Dradjad.
Penguatan rantai pasok ini mendesak dilakukan mengingat inflasi pangan nasional tercatat berada di level 5,03 persen. Lonjakan ini dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas utama, seperti cabai merah besar (25,8%), cabai merah keriting (22%), dan cabai rawit (5,07%).
5 Arahan Strategis Rakornas Pengendalian Inflasi
Guna merespons tantangan geografis dan fluktuasi harga tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan lima arahan utama:
-
Stabilisasi Pasokan: Optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), termasuk SPHP kedelai senilai Rp500 miliar bagi perajin tahu dan tempe.
-
Dukungan Pembiayaan: Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan.
-
Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Mengintegrasikan wilayah surplus dan defisit pangan berbasis target volume dan biaya distribusi yang terukur.
-
Mitigasi Iklim: Penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan penyediaan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi dampak El Niño.
-
Penguatan Koordinasi: Sinergi berkelanjutan antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), Bank Indonesia, serta Perum BULOG.
Dukungan Stimulus dan Penguatan Logistik Kawasan
Selain langkah teknis pangan, menjaga daya beli masyarakat turut ditopang melalui Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket ini mencakup alokasi bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun—berupa penyaluran beras 10 kg kepada 33,24 juta penerima manfaat—serta program magang dan insentif kerja.
Untuk kawasan Sulampua yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan II 2026 (Sulawesi tumbuh 6,95% yoy, serta Maluku dan Papua 4,46% yoy), Kemenko Perekonomian juga mengoordinasikan BUMN logistik untuk menyediakan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan optimalisasi moda transportasi laut.
Upaya ini diintegrasikan dengan menghubungkan petani serta nelayan lokal kepada mitra pembeli (off-taker) seperti BUMD dan Perumda, sehingga dapat menekan disparitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen di wilayah timur Indonesia.
Sumber : Infopublik.id
