JAKARTA, Pelopor Kalimantan – Gejolak harga beras di Jepang kian memanas. Kenaikan harga hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu memicu kegelisahan masyarakat dan berujung pada pengunduran diri Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, pada Rabu (21/5/2025).
Kondisi ini disoroti oleh Prima Gandhi, Mahasiswa Doktoral Ekonomi Pertanian di Tokyo University of Agriculture sekaligus Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Jepang sudah mengambil langkah darurat dengan melepaskan cadangan beras nasional ke pasar sejak Maret 2025. Namun, hingga Mei, dampaknya belum terasa signifikan.
“Biasanya, pelepasan cadangan beras dilakukan saat bencana. Tapi kali ini digunakan untuk merespons lonjakan harga. Sayangnya, harga masih tinggi dan distribusinya tidak merata,” ujar Prima dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).
Pengunduran diri Taku Eto dipicu oleh pernyataannya yang dianggap tidak sensitif di tengah keresahan masyarakat terhadap mahalnya harga beras. Pernyataan itu menuai kritik tajam dari publik dan parlemen Jepang yang menilai pemerintah lamban menangani krisis.
Menurut Prima, kenaikan harga beras di Jepang disebabkan oleh penurunan hasil panen akibat perubahan iklim, lonjakan permintaan dari sektor pariwisata, serta kendala distribusi yang diperparah oleh masalah demografi dan logistik. Meskipun Jepang dikenal memiliki teknologi pertanian maju, tantangan iklim ekstrem dan penuaan petani menjadi hambatan serius.
Menariknya, Prima membandingkan kondisi Jepang dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia justru memiliki keunggulan geografis yang memungkinkan tanam padi hingga 3–4 kali setahun, dibanding Jepang yang hanya satu kali tanam.
“Produksi beras Indonesia jauh lebih tinggi. Tahun 2023, Jepang hanya menghasilkan 7,48 juta ton, sementara Indonesia mencapai 34 juta ton,” ungkapnya.
Lebih jauh, Prima juga mengapresiasi langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan, mulai dari perluasan lahan tanam, distribusi alat pertanian, subsidi pupuk, hingga penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog telah memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan nasional,” tegas dosen IPB University tersebut.
Gejolak yang terjadi di Jepang, menurut Prima, menjadi cermin penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat sistem pangan nasional, sekaligus menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan perlindungan konsumen.
Sumber : infopublik
