BALANGAN, PeloporKalimantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan segera melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengawasan program pembangunan, menyusul rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Anggota DPRD Balangan, Ahmad Fauzi, mengungkapkan hingga akhir April 2025, sebagian SKPD tercatat belum mampu menyerap anggaran hingga 50 persen. Menurutnya, kondisi ini memerlukan perhatian serius agar anggaran yang tersedia benar-benar berdampak maksimal bagi pembangunan dan masyarakat.
“Melihat kondisi ini, tentu menjadi perhatian kita bersama. Perlu perencanaan dan pengawasan yang lebih baik agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan optimal,” ujar Fauzi di Paringin, Rabu (30/4/2025).
Selain itu, DPRD juga menyoroti pendekatan pembinaan terhadap aparatur pelaksana teknis yang selama ini terpusat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). DPRD merekomendasikan agar proses pembinaan tersebut diserahkan langsung ke instansi teknis terkait agar pelaksanaannya lebih maksimal.
Isu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turut menjadi sorotan. Salah satu potensi yang dinilai belum tergarap maksimal adalah pemanfaatan laboratorium daerah. Fauzi menilai laboratorium tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan jika dikelola secara optimal, selain mendorong pendekatan baru dalam menggali potensi investasi.
“Laboratorium daerah bisa dioptimalkan. Kita juga butuh pendekatan yang lebih variatif untuk meningkatkan PAD, termasuk mendorong sektor investasi,” tambahnya.
Dalam hal efisiensi anggaran, DPRD mendorong agar kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak berjalan maksimal segera dievaluasi. Dana yang ada sebaiknya dialihkan ke program-program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menanggapi masukan DPRD, Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, mengapresiasi peran legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah. Ia menyebut tahun 2025 sebagai awal periode baru pemerintahan yang membutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Tahun 2025 adalah titik awal perjalanan kami. Sinergi dan kesamaan pandangan dengan DPRD sangat penting agar pembangunan daerah berjalan terarah dan berkelanjutan,” ujar Wabup.
Ia berharap rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk menyusun strategi perbaikan kinerja ke depan, demi kemajuan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan. (MC Balangan)
