Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Sosial bergerak taktis memperkuat kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud. Langkah ini diwujudkan lewat penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2026 yang dijadwalkan rampung pada Minggu (12/7/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Dinas Sosial, Liana Hamita, menegaskan bahwa penanganan urusan sosial merupakan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi yang kokoh antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadirkan kebijakan pelayanan publik yang berpihak pada kemanusiaan.
Liana memaparkan bahwa unsur PSKS memiliki peran yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput. Berbagai elemen seperti Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diposisikan sebagai garda terdepan dalam pendampingan warga rentan.
Tantangan pembangunan sosial di Tanah Bumbu dinilai kian kompleks, mulai dari pengentasan kemiskinan, penanganan disabilitas dan lansia, perlindungan anak, hingga mitigasi pascabencana. Menghadapi dinamika tersebut, seluruh aparatur dan relawan dituntut untuk terus mengasah kemampuan teknis, memperluas wawasan, serta menjaga integritas moral saat bertugas.
Peningkatan mutu pelayanan ini juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab. Pemerintah daerah meyakini keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik atau laju pertumbuhan ekonomi, melainkan dari tingginya indeks kualitas hidup dan kepedulian sosial warganya.
Selama jalannya bimtek, para peserta dibekali materi dari Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) pada hari pertama. Selanjutnya, materi teknis dan penguatan kapasitas disajikan langsung oleh jajaran narasumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada hari kedua guna menyelaraskan program kerja pusat dan daerah.
