Nasional, Peloporkalimantan – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara resmi meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045. Peluncuran ini menandai babak baru transformasi strategi pembangunan nasional yang terintegrasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa peta jalan tersebut merupakan langkah fundamental yang tidak hanya berdampak bagi kepentingan domestik Indonesia, tetapi juga memiliki signifikansi global dalam merespons tantangan perubahan iklim.
“Hari ini kita meluncurkan sesuatu hal yang sangat fundamental, milestone. Mengapa ini milestone? Karena apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya berkaitan dengan Indonesia,” ujar Rachmat saat memimpin peluncuran di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Rachmat menyoroti bahwa pertumbuhan populasi global, termasuk Indonesia yang berpenduduk sekitar 280 juta jiwa, menuntut pemenuhan kebutuhan dasar yang kian besar terhadap pangan, energi, dan air. Oleh karena itu, pembangunan nasional tidak lagi bisa memisahkan antara pertumbuhan ekonomi, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.
Dengan karakteristik geografis Indonesia yang didominasi wilayah lautan—mencakup dua pertiga wilayah serta sekitar 17.000 pulau—pengelolaan sektor kelautan harus ditempatkan sejajar dengan daratan. Melalui peta jalan ini, Indonesia secara resmi mentransformasikan strategi iklimnya dari pendekatan berbasis daratan (land-based strategy) menuju strategi terpadu darat dan laut (holistic land and ocean strategy).
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat memaparkan empat arahan strategis utama guna memastikan implementasi peta jalan berjalan optimal:
-
Penyelarasan Regulasi dan Rencana Aksi: Mengintegrasikan kebijakan lintas sektor serta menyelaraskan 5 pilar misi, 10 strategi kunci, dan 21 rencana aksi ke dalam perencanaan pembangunan tahunan hingga 2029.
-
Pembangunan Sistem Data Kredibel: Membangun sistem data satu pintu dengan standar measurement, reporting, and verification (MRV) yang interoperable dan berstandar internasional agar nilai ekonomi karbon Indonesia diakui secara global.
-
Optimalisasi Pembiayaan Inovatif: Mendorong instrumen pendanaan berkelanjutan seperti penerbitan blue carbon, green sukuk, hingga kerja sama pasar berintegritas tinggi.
-
Distribusi Manfaat Inklusif bagi Masyarakat Pesisir: Memastikan nelayan skala kecil, masyarakat adat, dan komunitas pesisir ditempatkan sebagai mitra utama (steward) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, sehingga insentif karbon langsung mendongkrak kesejahteraan mereka.
Peluncuran peta jalan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta para pemangku kepentingan lintas sektor lainnya. Pemerintah optimis, melalui penguatan sains, tata kelola, dan kolaborasi internasional, pengelolaan karbon biru akan menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang kokoh sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bumi.
Sumber : Infopublik.id
