Nasional, Peloporkalimantan – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan target strategis dengan merencanakan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah guna memperluas pemerataan akses pelatihan vokasi bagi masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah menyiapkan program pelatihan keterampilan bebas biaya bagi 1 juta orang dalam kurun waktu satu tahun, lengkap dengan fasilitas uji sertifikasi kompetensi.
Kebijakan ini didesain untuk memperkuat daya saing serta kesiapan angkatan kerja nasional agar makin responsif terhadap kebutuhan dan dinamika dunia industri saat ini.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memaparkan target besar tersebut saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” tegas Menaker Yassierli.
Pembangunan balai pelatihan serta perluasan program vokasi ini ditujukan untuk memangkas hambatan finansial masyarakat dalam meningkatkan kompetensi. Melalui skema pembiayaan penuh oleh negara, para peserta pelatihan diharapkan dapat mengantongi sertifikat keahlian resmi tanpa dibebani biaya operasional.
Integrasi LMI, KBJI, dan Orientasi Skill-First
Guna memastikan materi pelatihan sejalan dengan kebutuhan riil pasar kerja, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan Labor Market Intelligence (LMI) serta memperbarui pedoman Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Instrumentasi LMI berfungsi memetakan proyeksi kebutuhan tenaga kerja, sedangkan KBJI menjadi standar acuan jenis jabatan dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan perusahaan.
Langkah ini memperkuat pengadopsian pendekatan skill-first (berbasis keterampilan nyata), di mana proses rekrutmen dan penilaian terhadap angkatan kerja tidak lagi semata-mata berfokus pada gelar formal akademik, melainkan pada penguasaan keterampilan yang relevan.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” jelas Yassierli.
Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Kemnaker turut mengimbau penguatan kolaborasi serta sinergi tripartit antara pemerintah, institusi pendidikan vokasi, dan kalangan dunia usaha atau industri.
Harmonisasi ini dinilai krusial untuk memastikan kurikulum, metode pengajaran, serta standar sertifikasi kompetensi terus diperbarui mengikuti laju perkembangan teknologi dan industri. Melalui keterhubungan (link and match) yang solid, program pelatihan gratis ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran secara nasional.
Sumber : Infopublik.id
