Nasional, Peloporkalimantan – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran krusial dan strategis dalam mengawal pelaksanaan agenda prioritas nasional selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui alokasi belanja negara yang produktif dan terarah, APBN berfungsi sebagai instrumen penjaga stabilitas ekonomi nasional, penguat kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam forum “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta-Cita” di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menkeu memaparkan bahwa hingga periode dua tahun kepemimpinan, APBN hadir memberikan dampak konkret melalui berbagai program sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, program Makan Bergizi Gratis tercatat telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026, yang diimbangi dengan perluasan program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sarana prasarana sekolah dan madrasah, serta percepatan digitalisasi pembelajaran.
Sementara pada sektor kesehatan, alokasi APBN menopang program Cek Kesehatan Gratis yang telah melayani 99,1 juta penduduk hingga September 2026, penyediaan dana renovasi untuk 10.000 unit puskesmas, serta pemenuhan fasilitas RSUD di berbagai pelosok daerah.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Menkeu.
Rancangan APBN 2027: Akselerasi Target Pertumbuhan 6 Persen
Memasuki tahun ketiga masa pemerintahan, kebijakan fiskal dirancang makin strategis. APBN 2027 diproyeksikan menjadi katalis utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen, naik dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Untuk menopang target tersebut, pemerintah merencanakan postur APBN 2027 dengan alokasi Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun, Pendapatan Negara sebesar Rp3.426,0 triliun, serta menjaga rasio defisit anggaran di angka 2,40 persen terhadap PDB. Postur ini didesain guna menjaga kestabilan disiplin fiskal sekaligus memberikan ruang ekspansi pembangunan yang memadai.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Menkeu.
Sinergi Investasi dan Konsistensi Postur Fiskal
Dalam mencapai akselerasi ekonomi tersebut, pemerintah tidak hanya bertumpu pada instrumen APBN, tetapi juga memperkuat sinergi investasi dengan sektor swasta serta badan pengelola investasi Danantara untuk mendorong hilirisasi industri dan pembukaan lapangan kerja formal.
Di samping itu, penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi ilegal terus ditingkatkan guna mengamankan potensi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” tutup Menkeu.
