Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu, yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menyebut kegiatan ini sebagai momentum kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Tanah Bumbu. Sejak tahun 2025, pembangunan ZI kembali dicanangkan sebagai agenda prioritas daerah.
Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu telah menunjuk empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelayanan publik sebagai pelaksana awal pembangunan Zona Integritas, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil).
Bupati menegaskan, mulai tahun 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk beraksi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas pendampingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Ia meminta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut secara sungguh-sungguh.
“Saya minta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan serius. Jadikan ini sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, beserta tim, yang memberikan penguatan dan arahan teknis terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
