Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menyampaikan draf Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Penyampaian dokumen perencanaan finansial strategis ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang bertempat di Ruang Sidang Graha Paripurna Lantai 3 pada Selasa (7/7/2026).
Rapat paripurna kali ini tidak hanya berfokus pada rencana alokasi anggaran belanja daerah semata. Agenda persidangan tingkat tinggi di parlemen Kota Idaman tersebut juga merangkaikan pengumuman resmi mengenai perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Banjarbaru untuk sisa masa jabatan berjalan.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, memaparkan bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027 ini mutlak berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Struktur penganggarannya dirancang secara mikro dengan mengacu pada arah kebijakan nasional serta Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib kemasyarakatan.
Lisa Halaby menjabarkan sejumlah target indikator makro pembangunan yang dipasang untuk dicapai sepanjang tahun 2027 mendatang. Target ambisius tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,24 persen, menekan pengangguran ke angka 4,73 persen, serta mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia hingga menyentuh level 82,71.
Dari sisi postur anggaran, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan mampu menembus angka Rp1,15 triliun. Jumlah tersebut ditopang oleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp447 miliar serta pasokan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang diperkirakan berada di angka Rp708 miliar.
Sementara itu, sektor belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan membengkak hingga menyentuh Rp1,32 triliun, di mana porsi terbesar diserap untuk pos belanja operasi sebesar Rp1,11 triliun dan belanja modal sebesar Rp197 miliar. Selisih hitung antara pendapatan dan belanja tersebut memicu defisit anggaran sebesar Rp170 miliar yang direncanakan akan ditutup secara penuh memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA.
