PeloporKalimantan, BATULICIN – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, meminta kesanggupan para bupati di Kalimantan Selatan untuk menjalankan Program Revitalisasi dan Cetak Sawah sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah, yang digelar di Aula Idham Khalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (18/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Mentan Andi Amran menegaskan bahwa daerah yang mendapat prioritas bantuan adalah kabupaten yang kepala daerahnya hadir langsung dalam Rakor. Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, hanya empat bupati yang hadir, salah satunya adalah Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
Sebagai bentuk apresiasi atas keseriusan kepala daerah dalam mendukung program swasembada pangan, Kabupaten Tanah Bumbu diprioritaskan menerima bantuan Program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah.
“Karena kepala daerah hadir langsung dalam Rakor ini, maka diberikan apresiasi dalam bentuk prioritas bantuan. Hal ini sebagai bukti keseriusan daerah kita untuk membangun ketahanan pangan, sesuai dengan arahan Presiden H. Prabowo Subianto,” ujar Bupati Tanah Bumbu yang akrab disapa Bang Arul.
Mentan Andi Amran menargetkan cetak sawah seluas 500 ribu hektare di Provinsi Kalsel pada tahun ini dengan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk tahap pertama. Kementerian Pertanian akan mengawasi langsung penggunaan anggaran tersebut guna memastikan efektivitas program.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menegaskan bahwa bupati yang tidak hadir dalam Rakor ini harus segera menyampaikan kesiapan mereka untuk menerima dan mengelola bantuan dari Kementerian Pertanian.
“Sesuai arahan Bapak Mentan, kami akan menyampaikan kembali kepada bupati yang tidak hadir apakah mereka siap menerima bantuan. Jika tidak ada konfirmasi, anggaran bantuannya akan ditahan dulu oleh pihak Kementan,” tegas Gubernur Muhidin.
Dengan prioritas bantuan ini, Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah serta mendukung program nasional dalam mewujudkan swasembada pangan.
