Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan kembali komitmen kuatnya dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan buku panduan berjudul “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, di Ruang Tamu Utama Wali Kota pada Senin (22/6/2026).
Peluncuran buku ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Banjarbaru dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru. Wali Kota Lisa menginstruksikan agar buku pedoman P4GN tersebut segera dijadikan acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat dalam menggencarkan sosialisasi bahaya narkoba mulai dari lingkungan keluarga.
Buku yang disusun atas kolaborasi bersama BNN ini dirancang sebagai panduan praktis bagi publik. Isinya memuat edukasi untuk mengenali jenis-jenis narkoba, memahami dampak buruk bagi kesehatan, mendeteksi gejala penyalahgunaan secara dini, hingga langkah-langkah preventif serta solutif yang dapat diambil oleh masyarakat.
Kepala BNN Kota Banjarbaru, AKBP Dr. Arif Wahyu Bibitharta, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa berkat gerakan pencegahan yang masif, tingkat kerawanan narkoba di Kota Idaman saat ini telah menunjukkan tren menurun demi target mewujudkan Banjarbaru Bersinar (Bersih dari Narkoba).
Di samping persoalan narkotika, Wali Kota Lisa Halaby juga menyoroti fenomena balap liar yang belakangan kian meresahkan karena kerap berlangsung hingga dini hari. Menurutnya, aktivitas ilegal tersebut berpotensi menjadi pintu masuk berbagai perilaku negatif, sehingga memerlukan koordinasi ketat antarinstansi untuk penertiban dan pembinaan pemuda.
Melalui peresmian buku pedoman ini, Pemkot Banjarbaru menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat literasi publik guna membentengi masa depan generasi muda. Program berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga aman, sehat, dan bebas dari ancaman penyimpangan sosial.
