Nasional, Peloporkaalimantan – Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, secara resmi membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II yang dipusatkan di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026). Forum strategis ini dirancang untuk merumuskan rekomendasi konkret percepatan pembentukan badan usaha koperasi sekaligus meretas jalan hilirisasi sektor perkebunan rakyat di tanah air.
Dalam arahannya, Menkop Ferry menyoroti masih kuatnya ketimpangan struktur dalam tata kelola industri kelapa sawit nasional. Ia menegaskan, sudah saatnya koperasi perkebunan naik kelas dan tidak lagi sekadar menjadi pemain pinggiran di sektor hulu sebagai penyedia bahan baku mentah.
“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) saja, tetapi juga harus memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri,” tegas Menkop, seperti dikutip InfoPublik (23/9/2026).
Sebagai model percontohan yang sukses merintis kemandirian, Menkop merujuk pada pencapaian Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang kini tangguh mengoperasikan pabrik CPO sendiri dengan kapasitas mencapai 45 ton per jam.
Model bisnis mandiri ini diproyeksikan untuk direplikasi oleh jaringan petani sawit di berbagai daerah melalui skema dukungan permodalan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta pendampingan manajemen dari Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mendesak agar pengelolaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)—khususnya yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan—dapat diserahkan secara langsung kepada wadah perkebunan rakyat yang berbadan hukum koperasi.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” tegas Henry.
Konferensi nasional ini turut dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, hingga jajaran LPDB Koperasi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan mampu merumuskan cetak biru tata kelola perkebunan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menyejahterakan petani.
Sumber : Infopublik.id
