Balangan, Peloporkalimantan – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Balangan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan pada Rabu (17/6/2026). Agenda yang dirangkai dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini berlangsung di Kantor BPBD Balangan, Kalimantan Selatan.
Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pendataan korban pascabencana di lapangan. Melalui integrasi ini, kedua instansi berkomitmen menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih responsif, akurat, dan berbasis pada data yang valid.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Balangan, Andi Firmansyah, menegaskan bahwa pemberian hak akses data kependudukan ini akan menjadi instrumen krusial bagi BPBD. Validitas data kependudukan sangat diperlukan guna memetakan warga terdampak serta keperluan darurat logistik lainnya di internal BPBD.
Andi berharap keterbukaan akses data ini dapat memangkas birokrasi pendataan korban secara signifikan agar lebih cepat dan presisi. Output akhirnya, pelayanan penanganan darurat kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dapat berjalan jauh lebih optimal.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, menyambut baik langkah taktis tersebut karena memberikan dua manfaat sekaligus. Manfaat pertama berupa aktivasi IKD pegawai lewat skema jemput bola, dan kedua berupa hak akses data kependudukan yang lebih rinci.
Melalui PKS ini, personil BPBD kini bisa mengakses data kependudukan secara spesifik berformat by name by address melalui jalur khusus yang disiapkan Disdukcapil. Rahmi menjamin pemanfaatan data sensitif ini akan dilakukan secara bertanggung jawab demi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan.
Menurut Rahmi, akurasi data di lapangan sangat menentukan ketepatan langkah penanganan darurat, mulai dari manajemen evakuasi hingga distribusi bantuan logistik. Pasalnya, intervensi penyelematan terhadap korban laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun kelompok lansia rentan membutuhkan perlakuan yang berbeda.
Integrasi data kependudukan ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi jajaran BPBD Balangan untuk memberikan respons cepat dalam situasi darurat maut. Sinergi lintas sektor ini sekaligus menjadi bukti nyata penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance) demi meningkatkan kesiapsiagaan daerah.
