Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Forum ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melalui Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menekankan pentingnya memperluas ruang kolaborasi serta keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk penguatan sinergi dengan lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP.
Penguatan kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Anggota BPK RI Fathan Subchi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses perencanaan hingga pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel.
Hal senada disampaikan Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto yang menilai sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Seminar ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga pijakan strategis dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
