Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru menghadiri kegiatan penerimaan dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 untuk pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kota Banjarbaru, Selasa (26/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby didampingi Inspektur Kota Banjarbaru serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarbaru menandatangani berita acara serah terima sekaligus menerima dokumen LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan dengan baik. Ia berharap pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Merespons hal tersebut, Erna Lisa Halaby menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI yang telah bekerja secara profesional, objektif, dan independen selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian opini bukanlah tujuan akhir, namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan demi meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Erna Lisa Halaby.
Ia juga mengajak seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
Menurutnya, setiap anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banjarbaru yang berkelanjutan.
