Kotabaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 di Aula Bamega, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka stunting di daerah, dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, kecamatan, instansi teknis, serta dunia usaha.
Rapat koordinasi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pusat Studi Kependudukan ULM Banjarmasin, Dr. Norma Yuni Kartika, bersama tim ahli Prof. Dr. Suratno. Hadir pula M. Anshor dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pimpinan PT Arutmin Indonesia NPLCT, Eko Pribadi, selaku Ketua Forum CSR Kotabaru.
Dalam forum tersebut, TPPS membahas evaluasi program, hambatan di lapangan, serta strategi percepatan sesuai target daerah dan nasional. Wakil Bupati Kotabaru sekaligus Ketua TPPS, Syairi Mukhlis, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting berdasarkan SSGI 2024 mencapai 23,2 persen, meningkat dari 20,1 persen pada tahun sebelumnya.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Kita harus mengambil langkah strategis agar angka tersebut dapat ditekan minimal sesuai target provinsi, bahkan jika memungkinkan mencapai target nasional,” ujar Syairi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, DPPPAPPKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah desa, hingga dunia usaha melalui program CSR. Wabup juga mendorong pengembangan inovasi digital berupa aplikasi pemantauan gizi balita untuk mempercepat deteksi dini secara real time.
Syairi turut meminta agar alokasi anggaran penanganan stunting direncanakan lebih terarah dan terintegrasi. Program bantuan sosial, penyediaan jamban sehat, bedah rumah, edukasi calon pengantin, penguatan Posyandu, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga diminta berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, menegaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas karena berdampak pada kualitas SDM menuju generasi emas 2045. Pada kegiatan tersebut, dipaparkan sejumlah materi, antara lain analisis peningkatan stunting di Kotabaru, pengaruh perkawinan usia muda, peran pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan stunting, hingga sinergi pendanaan CSR untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Sri berharap rapat koordinasi ini semakin memperkuat komitmen dan keselarasan program antarinstansi dalam mempercepat penurunan stunting di Kotabaru.
Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkab Kotabaru berharap upaya peningkatan kesehatan anak dan kualitas SDM dapat berjalan lebih maksimal sehingga prevalensi stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
