JAKARTA, PeloporKalimantan.com – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi jilid II untuk triwulan II-2025 guna mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global. Langkah ini diambil menyusul pelemahan aktivitas manufaktur dunia, fluktuasi harga komoditas, serta ketegangan geopolitik yang turut memicu lonjakan harga minyak global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian. Indeks PMI global mencatatkan zona kontraksi, volume perdagangan dan investasi internasional menurun, dan lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 ke bawah.
“Ini situasi global yang tidak makin membaik. IMF dan Bank Dunia semua merevisi pertumbuhan tahun 2025 ini ke bawah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).
Meski begitu, ia menyebut ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Inflasi inti tetap stabil di angka 1,9%, dan neraca perdagangan mencatatkan surplus pada Mei 2025. Namun, sektor manufaktur domestik mulai terdampak, terlihat dari penurunan penjualan semen dan mobil pada Mei. Gejolak sektor keuangan pun meningkat, diperparah oleh kebijakan tarif sepihak Presiden AS Donald Trump dan konflik di Timur Tengah.
Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah menggulirkan berbagai insentif:
– Diskon transportasi selama libur sekolah Juni-Juli 2025 (kereta, pesawat, kapal laut) dengan alokasi Rp0,94 triliun.
– Diskon tarif tol dengan anggaran Rp0,65 triliun (non-APBN).
– Penebalan bansos berupa tambahan kartu sembako Rp200 ribu per bulan selama dua bulan dan bantuan pangan 10 kg beras per bulan (Rp11,93 triliun).
– Subsidi upah Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk guru Kemendikdasmen dan Kemenag (Rp10,72 triliun).
– Perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja padat karya (Rp0,2 triliun, non-APBN).
“Dengan stimulus ini, kita harapkan bisa mengimbangi tekanan global dan mencegah penurunan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksi IMF dan Bank Dunia ke level 4,7%,” ujar Menkeu.
Sumber : Infopublik
