Nasional, Peloporkalimantan – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas praktik ilegal yang merugikan negara sebagai bagian dari strategi memperkuat iklim investasi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri sesi roundtable Business Summit dalam rangka kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden secara terbuka mengakui berbagai kelemahan struktural yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari persoalan tata kelola pemerintahan, korupsi, hingga kinerja kelembagaan yang dinilai belum optimal.
Ia menyadari langkah reformasi yang ditempuh pemerintah tidak selalu mudah dan kerap menimbulkan tantangan. Namun demikian, Presiden menekankan bahwa kepastian hukum dan tata kelola yang kuat merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor.
Menurutnya, tidak ada investor yang ingin menanamkan modal di negara dengan tingkat ketidakpastian tinggi serta lemahnya penegakan hukum. Karena itu, pemerintah bertekad melakukan pembenahan secara menyeluruh demi menciptakan iklim usaha yang transparan dan kredibel.
Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa melalui stabilitas politik dan ekonomi, reformasi berkelanjutan, serta disiplin fiskal, Indonesia akan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi global yang menjanjikan.
Selain fokus pada pertumbuhan, pemerintah memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Strategi ekonomi, kata Presiden, diarahkan untuk menjaga pertumbuhan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas hingga ke akar rumput.
Melalui agenda reformasi, stabilitas, dan kepastian hukum yang dijalankan secara konsisten, Presiden optimistis Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi global serta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
