OJK Rilis TKBI Versi Ketiga, Dorong Transisi Keuangan Berkelanjutan Menuju Nol Emisi

Nasional, Peloporkalimantan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi ketiga sebagai langkah mempercepat transisi menuju nol emisi karbon di berbagai sektor strategis, mulai dari pertanian dan kehutanan, manufaktur, hingga pengolahan limbah.

Peluncuran TKBI v.3 dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam. Taksonomi ini menjadi instrumen penting dalam mendorong peran sektor jasa keuangan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari, mengatakan TKBI merupakan bentuk kebijakan penghubung atau bridging policy untuk menjembatani transisi menuju industri keuangan yang berkelanjutan. OJK, kata dia, berkomitmen menjaga ketahanan sektor jasa keuangan agar tetap resilien dan mampu berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Friderica, pada tahun 2026 OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas, yakni penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.

Ia menambahkan, peluncuran TKBI v.3 merupakan salah satu bentuk dukungan konkret OJK terhadap komitmen pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) nasional. Versi ketiga ini disebut sebagai versi lengkap karena telah dilengkapi dengan Taxonomy Navigator yang memudahkan pelaku industri keuangan dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan.

Dengan hadirnya TKBI v.3, OJK berharap proses transisi sektor keuangan menuju pencapaian target nol emisi karbon pada 2060 dapat berlangsung lebih cepat dan terarah, sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Selain mencakup sektor pertanian dan kehutanan, manufaktur, serta pengolahan limbah, TKBI v.3 juga akan menyasar dua sektor pendukung yang memiliki daya ungkit besar, yakni sektor informasi dan komunikasi serta sektor profesional, ilmiah, dan teknis. Langkah ini diharapkan dapat memperluas dampak penerapan keuangan berkelanjutan di berbagai lini perekonomian nasional.

Sumber : Infopublik.id

Also Read

Bagikan:

Tags

Tinggalkan komentar