Matangkan Kesiapan Kelembagaan dan Resolusi Asuransi, LPS dan OJK Teken Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Dokumen di Bali

Nasional, Peloporkalimantan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi, Selasa (17/11/2026), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Dokumen Juklak tersebut ditandatangani langsung oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono. Kesepakatan ini menjadi landasan operasional vital bagi kedua otoritas dalam mengatur tata kelola pertukaran data guna mendukung persiapan dan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) secara optimal.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari akselerasi kesiapan kelembagaan LPS dalam mengemban mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).

Mekanisme Koordinasi Terstruktur dan Ruang Lingkup Pertukaran Data

Melalui Juklak ini, LPS dan OJK menyepakati kerangka kerja koordinasi yang jauh lebih terstruktur dan terukur. Pengaturan teknis tersebut mencakup penunjukan focal point serta liaison officer di masing-masing lembaga, tata cara penyampaian permintaan hingga pemenuhan data, serta penetapan jangka waktu (service level agreement) penyampaian informasi sesuai urgensi dan tahapan penanganan.

Ruang lingkup pertukaran data mencakup keseluruhan siklus penyelenggaraan program penjaminan polis, mulai dari:

  • Tahap persiapan kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis.

  • Pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi kesehatan perusahaan asuransi.

  • Penanganan perusahaan yang berada dalam status penyehatan.

  • Penanganan perusahaan asuransi dalam tahapan resolusi.

  • Penanganan perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan memasuki proses likuidasi.

Adapun klasifikasi informasi strategis yang dipertukarkan meliputi profil serta kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), laporan hasil pengawasan OJK, hingga data relevan lainnya yang menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.

Akurasi Data sebagai Prasyarat Utama Perlindungan Pemegang Polis

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas otoritas bersama OJK merupakan fondasi krusial dalam mematangkan kesiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis di Tanah Air.

Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi Program Penjaminan Polis adalah memastikan ketersediaan basis data—khususnya data polis nasabah—yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Ketersediaan data yang valid tersebut menjadi prasyarat mutlak guna menjamin efektivitas pembayaran klaim penjaminan polis maupun kelancaran proses resolusi perusahaan asuransi bermasalah.

Selain kondisi normal, Juklak ini juga mengatur protokol koordinasi dalam situasi yang memerlukan penanganan khusus. Apabila terdapat perusahaan asuransi konvensional maupun perusahaan asuransi syariah yang berstatus dalam penyehatan atau resolusi, mekanisme pertukaran informasi cepat antara OJK dan LPS akan menopang proses analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas (due diligence), penjajakan calon investor strategis atau perusahaan penerima pengalihan portofolio, hingga sinkronisasi langkah tindak lanjut sesuai kewenangan hukum masing-masing lembaga.

Melalui penguatan sinergi kelembagaan ini, LPS dan OJK optimistis persiapan operasional Program Penjaminan Polis Asuransi dapat berjalan secara solid, akuntabel, dan didukung ketersediaan informasi yang presisi guna memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.

Also Read

Bagikan:

Tags

Leave a Comment