Jamin Kepastian Hukum dan Tingkatkan Kepercayaan Publik, Kementerian ATR/BPN Transformasi Tata Kelola Pelayanan Pertanahan

Nasional, Peloporkalimantan – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko (risk-based internal audit) guna mencegah potensi penyimpangan, praktik percaloan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan layanan pertanahan dan tata ruang.

Transformasi fungsi pengawasan ini tidak lagi sekadar berorientasi pada penemuan kesalahan setelah pelanggaran terjadi, melainkan difokuskan pada upaya deteksi dan pencegahan sejak dini melalui pemetaan titik rawan risiko, pengawasan proaktif, serta pemberian rekomendasi perbaikan sistemik kepada setiap unit kerja.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa pengawasan internal harus berperan strategis sebagai instrumen pencegahan (preventive control) sekaligus memastikan seluruh roda organisasi berjalan secara akuntabel dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu Widada dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pendekatan pengawasan yang mengedepankan aspek pencegahan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Dengan mengenali potensi risiko lebih awal, setiap satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi kendala operasional, menutup celah kelemahan sistem, serta meningkatkan mutu layanan publik di bidang pertanahan.

Tutup Rapat Ruang Praktik Percaloan dan Penyalahgunaan Kewenangan

Selain memodernisasi mekanisme pengawasan, Wahyu Widada mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk praktik percaloan, penyalahgunaan wewenang, maupun intervensi pihak luar yang bertentangan dengan hukum.

“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa keberhasilan pengawasan internal membutuhkan komitmen kolektif seluruh insan ATR/BPN untuk bekerja secara objektif, transparan, dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dipandang sebagai tugas Inspektorat Jenderal semata, melainkan menjelma menjadi budaya kerja melekat di seluruh lini organisasi.

Langkah penguatan integritas ini dinilai sangat krusial mengingat sektor pertanahan bersentuhan langsung dengan hak kepemilikan, pemanfaatan aset, serta kepastian hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan administrasi dan pengambilan keputusan wajib berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta bebas dari kepentingan yang merugikan warga.

Kepercayaan dan Keadilan bagi Masyarakat sebagai Tolok Ukur Keberhasilan

Melalui sinergi antara pengawasan berbasis risiko dan penguatan integritas sumber daya manusia, Irjen ATR/BPN optimistis ekosistem kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN akan semakin akuntabel dan dipercaya publik.

Ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa ukuran keberhasilan sejati sebuah institusi pelayanan publik bukanlah sebatas pencapaian target administratif internal, melainkan sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan agraria dan layanan prima yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.

Penguatan pengawasan internal berbasis risiko ini menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi nasional di lingkungan Kementerian ATR/BPN, guna memastikan seluruh layanan pertanahan berjalan secara bersih, transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Also Read

Bagikan:

Tags

Leave a Comment