BATULICIN, PeloporKalimantan.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel melalui integrasi data kependudukan antarlembaga. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Satpol PP dan Damkar serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Kamis (7/8/2025).
Penandatanganan kerja sama berlangsung dalam apel pagi di halaman Kantor Satpol PP dan Damkar, dihadiri oleh pimpinan ketiga instansi serta Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana.
Langkah ini merupakan implementasi dari arahan Bupati Andi Rudi Latif yang menginginkan pelayanan publik di Tanah Bumbu berjalan lebih cepat, akurat, dan melayani—sejalan dengan visi pembangunan 2025–2030.
Kepala Disdukcapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi, menyebut kerja sama ini akan mempercepat verifikasi dan validasi data untuk layanan yang diberikan oleh kedua OPD.
“Ini bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dampaknya sudah mulai terasa sejak awal dijalankan,” ujar Gento.
Melalui integrasi data ini, Diskominfo SP akan lebih mudah memverifikasi data pemohon layanan, sementara Satpol PP dan Damkar dapat lebih akurat mendata relawan, penerima bantuan sarana prasarana, hingga korban bencana kebakaran.
Penambahan dua OPD ini menambah total mitra pengguna data kependudukan menjadi 34 dari target 40 OPD di seluruh Tanah Bumbu.
Kepala Satpol PP dan Damkar, Syaikul Ansyari, serta Kepala Diskominfo SP, Al Husain Mardani, menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari inovasi pelayanan berbasis teknologi dan data.
“Kolaborasi ini memudahkan distribusi bantuan yang benar-benar menyasar kelompok yang berhak,” ujar Syaikul.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan peneguhan semangat “BerAKSI” (Akomodatif, Kerja Sistemis, dan Inovatif) sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
