Banjarbaru, Peloporkalimantan – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmen kuatnya untuk menjaga mutu pelayanan publik sekaligus memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih. Prinsip tersebut menjadi garis besar dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemkot Banjarbaru Bulan Juli Tahun 2026 yang dihelat di Aula Gawi Sabarataan pada Senin (6/7/2026).
Fokus utama dalam rapat koordinasi kali ini diarahkan untuk memastikan seluruh instansi vertikal tetap berkonsentrasi pada program kerja yang berdampak langsung bagi kemaslahatan warga. Sektor pembangunan infrastruktur fisik diposisikan sebagai prioritas utama demi menggenjot pertumbuhan ekonomi serta memperkuat konektivitas wilayah.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menginstruksikan agar seluruh lini kebijakan, perencanaan, hingga penganggaran daerah wajib berjalan selaras dengan RKPD dan RKP Nasional. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan integritas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan petunjuk resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sirajoni mengingatkan para pejabat untuk mengelola setiap rupiah anggaran secara akuntabel, transparan, dan tidak perlu ragu bertindak selama berpijak pada koridor aturan. Di sisi lain, rapat juga menyoroti masalah ketertiban umum akibat pesatnya pertumbuhan kafe dan pusat kuliner yang memicu keterbatasan lahan parkir dan kemacetan lalu lintas.
Merespons fenomena sosial tersebut, Sekda meminta adanya koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Perhubungan untuk menata ulang ruang parkir publik. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk mengoptimalkan penarikan retribusi parkir secara legal serta mengurai masalah antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU.
Persoalan krusial lain yang dibahas adalah lonjakan harga eceran gas LPG di tingkat konsumen yang dilaporkan menembus angka Rp50.000 per tabung, jauh di atas HET sebesar Rp18.500. Menyikapi hal itu, Sirajoni memerintahkan Dinas Perindustrian untuk segera menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke rantai distribusi guna meredam potensi inflasi daerah.
