Hulu Sungai Tengah, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Barabai, Kamis (23/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Auditorium Sekretariat Daerah tersebut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta instansi terkait sebagai upaya memperkuat langkah strategis menjaga stabilitas harga di daerah.
Bupati HST, Samsul Rizal, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa lagi dipandang hanya dari perspektif lokal, mengingat kuatnya pengaruh dinamika ekonomi global.
Menurutnya, perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga gangguan distribusi energi dan logistik menjadi faktor yang turut memengaruhi harga komoditas di daerah.
“Saat ini, kita tidak bisa lagi melihat persoalan inflasi hanya dari sudut pandang lokal. Dunia sedang menghadapi dinamika ekonomi global,” ujarnya.
Ia menyebut dampak tersebut mulai dirasakan di tingkat daerah, terutama pada fluktuasi harga bahan pokok dan stabilitas pasar tradisional.
Meski demikian, kondisi ekonomi nasional diperkirakan tetap stabil dengan pertumbuhan sekitar lima persen dan inflasi di kisaran tiga persen pada 2026. Namun, pemerintah daerah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak.
Dalam forum tersebut, Bupati menekankan sejumlah langkah strategis yang harus dilakukan TPID, di antaranya memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat deteksi dini kenaikan harga, serta memastikan kelancaran distribusi barang.
Selain itu, ketersediaan pasokan pangan strategis juga harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga.
“Kita tidak boleh menunggu gejolak datang baru bertindak, tetapi harus mampu membaca tanda-tanda zaman dan mengantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Ia juga mendorong intervensi pasar melalui operasi pasar apabila terjadi kenaikan harga signifikan, serta optimalisasi penggunaan anggaran daerah, termasuk belanja tidak terduga untuk kondisi darurat.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya tugas teknis pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab moral kita bersama dalam menjaga kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
