PeloporKalimantan, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengukuhkan delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Sasangga Banua, Eks Kantor Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Jumat (7/3).
Delapan TPAKD yang dikukuhkan berasal dari Kota Banjarbaru serta Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tanah Bumbu. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mempercepat akses keuangan masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas layanan keuangan bagi masyarakat.
“Pengukuhan TPAKD ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses keuangan yang lebih luas dan merata. Dengan adanya tim ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman dan terpercaya,” ujar Muhidin.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat untuk mencegah mereka terjebak dalam pinjaman ilegal atau praktik rentenir yang merugikan.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kabinda Kalsel, perwakilan BNN Kalsel, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel, serta sejumlah bupati dan wali kota atau perwakilan dari masing-masing daerah.
Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemajuan ekonomi daerah. Oleh karena itu, percepatan akses keuangan melalui sektor jasa keuangan menjadi kunci dalam mendorong kemajuan ekonomi di Kalimantan Selatan.
Dengan terbentuknya 8 TPAKD baru ini, diharapkan akses keuangan di Kalimantan Selatan semakin optimal, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif.
