Tanah Bumbu, Peloporkalimantan – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirangkai dengan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, Senin (16/11/2026), bertempat di Hotel Lotusa Batulicin.
Kegiatan strategis yang diikuti oleh sebanyak 120 perwakilan perusahaan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, S.H., M.M. Forum ini turut menghadirkan narasumber kompeten dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, yakni Yeriska Gritania dan Sapto Hadi Witomo, serta pemateri dari unsur Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Polres Tanah Bumbu.
Membacakan sambutan tertulis Bupati Tanah Bumbu, Eryanto Rais menegaskan bahwa kepatuhan dunia usaha dalam menyusun dan menyampaikan LKPM secara berkala merupakan wujud komitmen nyata terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Akurasi data pelaporan dari para investor sangat dibutuhkan pemerintah sebagai basis valid pencatatan realisasi investasi, evaluasi perkembangan penanaman modal, hingga perumusan kebijakan ekonomi daerah yang tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Eryanto memaparkan kinerja investasi Kabupaten Tanah Bumbu yang mencatatkan tren pertumbuhan sangat positif. Dari target investasi tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp10,16 triliun, realisasi hingga Triwulan III telah berhasil menembus angka Rp11,61 triliun atau setara 114,19 persen melampaui target tahunan yang ditetapkan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif pelaku usaha melalui kepatuhan dalam menyampaikan LKPM,” ungkap Eryanto Rais.
Penguatan Pengawasan Perizinan Sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025
Selain peningkatan kapasitas pelaporan investasi, agenda ini juga menekankan aspek pengawasan perizinan berusaha dengan melibatkan aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri dan Polres Tanah Bumbu. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial guna mewujudkan iklim usaha yang sehat, kondusif, serta tata kelola perizinan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu, Briyan Ajisoko, menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi para pemegang perizinan berusaha agar senantiasa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan setiap perusahaan memahami kewajiban pelaporan dan pentingnya pengawasan. Melalui kegiatan ini, kami memperkuat sinergi dengan instansi internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengawasan dan pelaporan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ketentuan Periode Pelaporan LKPM Berdasarkan Skala Usaha
Melengkapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi DPMPTSP Tanah Bumbu, Luthfiandini Murdianti, menerangkan bahwa Bimtek penyusunan LKPM merupakan agenda rutin tahunan pemerintah daerah dalam mendampingi pelaku usaha. Ia merinci ketentuan kewajiban pelaporan LKPM berdasarkan klasifikasi skala usaha sesuai regulasi PP Nomor 28 Tahun 2025:
-
Pelaku Usaha Skala Kecil: Wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala setiap semester (dua kali dalam satu tahun).
-
Perusahaan Skala Menengah dan Besar: Wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan (empat kali dalam satu tahun).








