Balangan, Peloporkalimantan – Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan merespons keluhan masyarakat terkait kondisi sampah dan tarif parkir di destinasi Bukit Japan yang belakangan viral di media sosial. Hingga kini, lokasi tersebut belum memiliki pengelola resmi sehingga belum dapat ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata Balangan, M. Sigit Kondang Wibowo, mengatakan destinasi wisata baru dapat dibantu pengelolaannya apabila telah memiliki pengelola resmi berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
“Perlu diketahui, Bukit Japan sampai saat ini masih belum ada pengelolanya. Bagi kami di Disporapar, destinasi wisata yang bisa dibantu pengelolaannya itu apabila sudah ada pengelola resminya, yaitu Pokdarwis,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Menurut Sigit, ketiadaan Pokdarwis membuat pengelolaan di lapangan belum tertata. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai keluhan, mulai dari sampah yang berserakan hingga isu tarif parkir yang dinilai mahal.
Ia menjelaskan, Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat setempat yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata di wilayahnya. Tanpa struktur resmi tersebut, pemerintah kesulitan melakukan intervensi maupun memberikan bantuan secara administratif.
Disporapar, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk mencari solusi. Bukit Japan diketahui berada di wilayah Panikin yang merupakan bagian dari Desa Mayanau.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Mayanau bersama perangkat desa, termasuk yang berasal dari Panikin. Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan untuk membentuk Pokdarwis di sana,” katanya.
Sigit mengungkapkan, sebelumnya pembentukan Pokdarwis sempat terkendala persoalan kepemilikan lahan yang masih perlu diselaraskan. Namun, menjelang bulan puasa, pihak desa menyatakan kesiapan untuk membentuk kelompok tersebut.
Setelah Pokdarwis resmi terbentuk melalui musyawarah desa dan disahkan kepala desa, Disporapar akan menindaklanjuti dengan pembinaan serta dukungan program pengelolaan wisata yang baik dan berkelanjutan.
“Nanti setelah terbentuk dan diusulkan ke kami, baru bisa kami tindaklanjuti. Pemerintah bisa membantu dari sisi pembinaan, sosialisasi, serta bagaimana pengelolaan wisata yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Disporapar berharap pembentukan Pokdarwis dapat menjadi langkah awal penataan Bukit Japan agar potensi wisatanya berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.
