Balangan, Peloporkalimantan – SD Negeri Paringin Timur menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai langkah nyata untuk mendongkrak kualitas pelayanan pendidikan. Agenda strategis yang membahas penyampaian standar pelayanan sekolah tersebut dilaksanakan secara interaktif di ruang rapat SD Negeri Paringin Timur, Kecamatan Paringin, pada Senin (13/7/2026).
Kegiatan ini didesain sebagai ruang komunikasi dua arah yang mempertemukan pihak manajemen sekolah, jajaran komite, perwakilan orang tua murid, masyarakat sekitar, hingga barisan pemangku kepentingan. Lewat forum ini, seluruh peserta diberikan kebebasan untuk menyodorkan saran, masukan konstruktif, serta evaluasi objektif atas performa pelayanan yang berjalan.
Kepala SD Negeri Paringin Timur, Siti Aminah, memaparkan bahwa saat ini lembaganya memiliki empat klaster layanan administrasi utama untuk publik. Keempat komponen tersebut meliputi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), proses legalisasi ijazah kelulusan, urusan mutasi siswa masuk, hingga regulasi mutasi siswa keluar daerah.
Siti menegaskan bahwa seluruh buah pemikiran dan kritik yang terserap dalam FKP ini akan dijadikan sebagai dasar utama evaluasi internal sekolah. Pihak manajemen berkomitmen untuk terus menyempurnakan standar operasional prosedur agar aktivitas birokrasi di sekolah tumbuh semakin efektif, cepat, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Langkah taktis ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kabupaten Balangan, Rafiul Amal. Rafiul berharap inisiasi dari SD Negeri Paringin Timur ini bisa memantik efek domino yang positif bagi sekolah-sekolah lain di Bumi Sanggam dalam hal keterbukaan informasi publik.
Disdikbud Balangan membocorkan target besar pada tahun 2026 ini, di mana sebanyak 60 satuan pendidikan di bawah naungan dinas ditargetkan sudah matang memberikan performa pelayanan terbaik serta siap dinilai oleh tim eksternal. Sekolah-sekolah didorong untuk terus memperluas jenis inovasi layanan dengan tetap berdiri tegak di atas koridor aturan hukum yang berlaku.
