BATULICIN, PeloporKalimantan.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menguatkan langkah dalam percepatan penurunan angka stunting. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Bupati Andi Rudi Latif di Batulicin, Senin (4/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan bahwa stunting adalah tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia dan membutuhkan penanganan yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Target penurunan stunting dalam RPJMD 2025–2029 ditetapkan sebesar 20,74% pada tahun 2025 dan diharapkan turun menjadi 16,91% pada 2030. Kunci keberhasilannya adalah akselerasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen bersama,” tegas Bupati.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Tanah Bumbu menurun dari 25,1% pada 2023 menjadi 21,6% di tahun 2024. Meski menunjukkan tren positif, angka tersebut masih di atas target nasional sebesar 14% dan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di 22,9%.
Bupati turut mengapresiasi dukungan inovasi teknologi seperti Transformasi Digital Aksi Konvergensi dan aplikasi Web Aksi Bangda Terintegrasi, yang dinilai sangat membantu dalam koordinasi dan pelaporan program stunting di daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Tanah Bumbu, Erli Yuli Susanti, menekankan pentingnya intervensi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebagai langkah strategis mengatasi stunting yang merupakan bentuk kekurangan gizi kronis.
Rapat ini juga menghasilkan komitmen bersama yang dituangkan dalam berita acara rembuk stunting, sebagai dasar usulan program prioritas tahun 2026.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan strategi konkret dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, dan Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, Andi Anwar Sadat, yang menyoroti pentingnya pemetaan masalah dan solusi intervensi di tingkat desa dan kecamatan.
Rakoor ini diikuti sekitar 150 peserta, meliputi Forkopimda, Wakil DPRD, Kepala SKPD, camat, kepala puskesmas, instansi vertikal, perwakilan perusahaan dan perbankan, serta BKKBN Kalimantan Selatan, sebagai bentuk konsolidasi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting.
