PeloporKalimantan, Barito Kuala – Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, SH, MH, menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengikuti kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Acara yang digelar secara hybrid pada Rabu (5/3) ini diikuti oleh Bupati dari kediamannya.
Peluncuran IPKD MCP 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pencegahan korupsi di daerah melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Program ini menjadi bagian dari trisula pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada aspek pencegahan.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, MH, menekankan pentingnya MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi.
“Pemerintah daerah perlu menjadikan MCP sebagai instrumen utama untuk meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan. Jika diterapkan secara optimal, MCP akan memberikan manfaat besar, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan pengawasan dalam pengadaan barang serta jasa.
“Perbaikan dalam perencanaan penganggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta penguatan sistem pengendalian intern di daerah merupakan bagian penting dalam program MCP. Pengawasan terhadap perizinan dan implementasi kebijakan di daerah juga harus menjadi perhatian utama,” ungkapnya.
Acara peluncuran IPKD MCP 2025 secara resmi dibuka oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Plh. Sekretaris Daerah serta Inspektur Kabupaten Barito Kuala yang mengikuti jalannya kegiatan melalui Zoom Meeting.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mencegah tindak korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel.
