Nasional, Peloporkalimantan – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global dan domestik. Hal itu ditopang oleh pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, serta defisit yang terkendali.
“Dengan dinamika yang terjadi, defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (23/2/2026).
Hingga 31 Januari 2026, realisasi defisit APBN mencapai Rp54,6 triliun. Pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp227,3 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), rasio defisit berada di level 0,21 persen.
Dalam periode yang sama, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun. Sementara keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun.
“Keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun. Ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” katanya.
Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara Rp172,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp33,9 triliun. Penerimaan perpajakan meliputi pajak Rp116,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun.
Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen. Penerimaan pajak melonjak 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen.
“Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7 persen, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.
Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp95,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp55,8 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp76,1 triliun.
“Belanja negara tumbuh tinggi 25,7 persen dari periode yang sama tahun 2025. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026,” ujarnya.
Penerimaan pajak bruto juga menunjukkan tren positif. Pada Januari 2026, pajak bruto tercatat Rp170,3 triliun, tumbuh 7 persen dibandingkan Januari tahun lalu sebesar Rp159,1 triliun. Perbaikan tersebut turut ditopang oleh pengelolaan restitusi pajak yang lebih terkendali, dengan nilai restitusi turun 23 persen dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp54,1 triliun pada Januari 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut lonjakan penerimaan terutama berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara netto.
“Kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran PPN serta PPnBM,” ucapnya.
Selain itu, penerimaan PPh Badan tercatat Rp5,7 triliun atau tumbuh 37 persen. PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp13,1 triliun meski masih terkoreksi 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat Rp26 triliun atau turun 11 persen. Sementara kelompok pajak lainnya melonjak signifikan menjadi Rp16,1 triliun atau tumbuh 685,8 persen secara tahunan.
Pemerintah menegaskan APBN 2026 tetap berperan sebagai peredam gejolak sekaligus penggerak perekonomian, dengan kebijakan fiskal yang dijaga tetap hati-hati dan responsif terhadap dinamika ekonomi.
