Nasional, Peloporkalimantan – Menginjak dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus memperkuat kebijakan inklusi keuangan secara terstruktur.
Sebagai langkah nyata, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RISE Indonesia meresmikan peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dasbor interaktif ini dihadirkan sebagai decision-support tool (alat bantu pengambilan keputusan) berbasis data hingga tingkat kabupaten/kota. Kehadirannya ditujukan untuk mengikis kesenjangan akses pembiayaan, mendorong daya saing UMKM, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pelosok tanah air.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa dalam Kerangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional, inklusi keuangan menjadi salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan target pencapaian sebesar 98 persen pada tahun 2045.
“Dasbor ini penting sekali, dasbor untuk akses keuangan daerah. Karena semua hal yang terjadi di Indonesia, mulainya dari daerah. Yang ingin kita capai bukan sekadar perluasan akses, melainkan bagaimana layanan keuangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Sinergi Lintas Kementerian dan Industri Jasa Keuangan
Langkah penguatan ini mendapat dukungan penuh dari pemangku kepentingan kunci:
-
Kemenko Perekonomian: Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa IKAD menjadi instrumen penjamin agar tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dalam pemerataan ekonomi.
-
Kemendagri: Wamendagri Bima Arya menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut konkret dari hasil pengukuran IKAD ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
-
OJK: Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memastikan peran aktif industri jasa keuangan dan penguatan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, melaporkan bahwa sebanyak 38 provinsi dan 341 kabupaten/kota saat ini telah mengintegrasikan indikator inklusi keuangan/IKAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing.
Tiga Fitur Utama Dashboard IKAD
Dashboard IKAD dirancang dengan tiga fungsi navigasi utama untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun intervensi kebijakan:
-
Peta Wilayah: Memetakan gambaran visual dan kondisi riil akses keuangan di setiap daerah.
-
Analisis Wilayah: Membedah skor, posisi daerah, dan rekomendasi program berdasarkan 14 subindikator penyusun.
-
Kalkulator Simulasi: Memungkinkan pemda menguji potensi kenaikan skor IKAD melalui simulasi perubahan intervensi pada 14 subindikator.
Melalui integrasi data yang andal dan konsisten ini, Dashboard IKAD diharapkan mampu menjadi pijakan utama perumusan kebijakan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Sumber : Infopublik.id
