Nasional, Peloporkalimantan – Indonesia kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan sistem multilateral global. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) serta pengusungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Pernyataan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha C. Nasir, dalam pidatonya di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/10/2026).
“Sebagai pembentuk jembatan, penjaga perdamaian, dan penghubung berbagai pihak, peran-peran ini bukan sekadar gelar. Semuanya merupakan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan mewujudkan sistem multilateral yang lebih kuat dan efektif,” tegas Menlu Arrmanatha.
Ia menjelaskan bahwa pencalonan ini berlandaskan pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Artinya, Indonesia mandiri dalam menentukan sikap sekaligus aktif berkontribusi menyelesaikan dinamika dan tantangan internasional.
Menurutnya, Indonesia yang tangguh akan mampu berkontribusi lebih besar bagi perdamaian serta kesejahteraan dunia. “Indonesia yang tangguh akan turut mewujudkan dunia yang lebih tangguh. Dunia yang tangguh, pada gilirannya, akan menjadikan Indonesia semakin kuat,” ucapnya.
Rekam Jejak Panjang Kontribusi Internasional
Diplomat senior tersebut menambahkan bahwa komitmen Indonesia terhadap stabilitas global telah teruji sejarah. Pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) Indonesia tercatat telah mengabdi di bawah bendera PBB sejak tahun 1957.
Selain itu, Indonesia konsisten memperjuangkan hak-hak serta prinsip negara kepulauan, termasuk memelopori perkembangan hukum laut internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Secara histori, Indonesia telah empat kali dipercaya mengemban amanat sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan aktif dalam berbagai mekanisme pembangunan PBB, termasuk Komisi Pembangunan Perdamaian.
Saat ini, Indonesia juga tengah memegang tanggung jawab penting di tingkat global dengan bertugas di Dewan Auditor PBB serta menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Sumber : Infopublik.id
