Nasional, Peloporkalimantan – Tekanan yang melanda pasar saham Indonesia menyusul pengumuman evaluasi dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi peringatan krusial akan pentingnya transparansi, tata kelola (good corporate governance), serta penegakan hukum dalam merawat kepercayaan investor global. Dinamika ini dinilai bukan sekadar koreksi harga saham secara teknikal, melainkan ujian substantif terhadap kualitas kelembagaan pasar modal nasional.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengutarakan bahwa kondisi saat ini merupakan bentuk institutional shock atau guncangan kepercayaan terhadap kredibilitas mekanisme pasar. Hal tersebut disampaikan merespons langkah MSCI yang membuka wacana konsultasi terkait potensi re-klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
“Ini bukan sekadar persoalan IHSG turun. Ketika MSCI mulai mempertanyakan apakah Indonesia masih layak berada dalam kelompok Emerging Market, maka yang sedang diuji adalah kepercayaan terhadap institusi pasar kita,” tegas Fakhrul, Jumat (16/10/2026).
Menurut Fakhrul, kekhawatiran pelaku pasar global harus dijawab melalui pembenahan yang menyasar pada akar persoalan, utamanya kejelasan porsi pemilik manfaat (beneficial owner), keakuratan data free float (saham yang benar-benar beredar untuk diperdagangkan publik), serta integritas dalam proses pembentukan harga. Penyesuaian secara administratif dianggap tidak memadai tanpa adanya keterbukaan informasi yang dapat diverifikasi secara independen.
Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Fakhrul menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia pada dasarnya tetap solid. Namun, persepsi mengenai kelayakan investasi (investability) dapat berubah dalam waktu singkat jika transparansi data dinilai meragukan. Ketidakpastian tersebut berisiko meningkatkan premi risiko (risk premium) dan biaya modal (cost of capital) bagi korporasi yang ingin menghimpun dana di pasar modal.
Guna mengembalikan kepercayaan investor, transparansi regulasi wajib diiringi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik manipulasi transaksi, konsentrasi kepemilikan yang tidak wajar, maupun pelanggaran governance lainnya.
“Governance bukan hanya jumlah aturan yang dimiliki. Governance adalah keyakinan investor bahwa aturan tersebut benar-benar dijalankan. Regulasi tanpa penegakan tidak menghasilkan kepercayaan,” ujar Fakhrul.
Momentum Reformasi Substantif Pasar Modal
Lebih lanjut, Fakhrul mengimbau regulator dan pemangku kepentingan pasar modal untuk merespons evaluasi MSCI secara terbuka dan konstruktif. Ia menyarangkan beberapa agenda pembenahan utama, antara lain:
-
Penguatan transparansi data beneficial ownership secara mendalam.
-
Penyediaan data free float yang terperinci dan dapat diverifikasi oleh publik.
-
Pengawasan ketat terhadap indikasi penumpukan atau konsentrasi kepemilikan saham.
-
Penindakan tegas terhadap segala bentuk manipulasi harga dan transaksi semu.
-
Penguatan hak-hak serta perlindungan bagi investor minoritas.
Fakhrul menekankan agar respons yang diambil tidak sekadar bersifat ‘kosmetik’ demi mempertahankan status klasifikasi MSCI semata, melainkan dimaksimalkan sebagai momentum transformasi agar pasar modal Indonesia makin kredibel dan berdaya saing global dalam jangka panjang.
“MSCI sedang memegang cermin di depan pasar modal Indonesia. Kalau kita tidak menyukai apa yang terlihat di dalamnya, tugas kita bukan berdebat dengan cerminnya. Tugas kita adalah berbenah,” pungkasnya.
Sumber : Infopublik.id
