Nasional, Peloporkalimantan – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Langkah ini dinilai penting agar APBN tetap adaptif, responsif, dan efektif sebagai instrumen fiskal utama dalam merespons dinamika perekonomian nasional maupun global.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Agenda tersebut membahas Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini merupakan raihan WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2016, sekaligus membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelayakan tata kelola anggaran.
Di tengah fragmentasi perdagangan dan eskalasi geopolitik sepanjang 2025, perekonomian Indonesia terbukti tetap tangguh. Ekonomi nasional mampu tumbuh sebesar 5,11 persen dengan tingkat inflasi terjaga pada 2,92 persen, serta diikuti penurunan angka kemiskinan menjadi 8,25 persen dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan oleh fraksi-fraksi di DPR RI. Menkeu Purbaya memastikan seluruh catatan rekomendasi dewan akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum guna terus meningkatkan kualitas serta efektivitas pengalokasian APBN di masa mendatang.
Sumber : Infopublik.id
