Nasional, Peloporkalimantan – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola sektor publik tidak boleh lagi sekadar diukur dari kelengkapan administratif dan angka pertanggungjawaban di atas kertas. Pemerintah menginstruksikan agar pengelolaan anggaran mampu menghadirkan dampak serta manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pada sektor ketenagakerjaan.
Pesan kuat tersebut disampaikan Menaker saat menjadi pembicara dalam acara Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diinisiasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada Kamis (25/6/2026). Yassierli mengimbau agar akuntabilitas keuangan negara bergerak dari orientasi kepatuhan formal menuju penciptaan nilai baru yang mendukung program pembangunan berkelanjutan.
Yassierli mengibaratkan peran institusinya layaknya HRD negara karena memikul tanggung jawab besar dalam mengelola sekitar 155 juta angkatan kerja nasional. Oleh sebab itu, Kemnaker berkomitmen penuh untuk menjadikan internal kementerian sebagai pelopor penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah.
Langkah reformasi ini diambil sebagai respons cepat atas tantangan struktural ketenagakerjaan Indonesia yang dinilai cukup berat. Saat ini, tingkat pengangguran nasional masih berada di angka 7,24 persen, yang diperparah dengan fakta bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan rata-rata negara di kawasan ASEAN.
Selain itu, dominasi pekerja sektor informal masih tinggi dan kualitas pendidikan angkatan kerja mayoritas atau sekitar 86 persen maksimal lulusan SMA atau SMK. Menjawab alarm tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report berbasis standar Global Reporting Initiative (GRI) yang mencakup pilar efisiensi lingkungan, inklusivitas disabilitas, hingga digitalisasi data birokrasi.
Guna melahirkan kebijakan berbasis bukti yang presisi, Kemnaker juga resmi menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membedah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan sekali. Sinergi ini diproyeksikan mampu melahirkan rekomendasi strategis berupa white paper guna mengurai benang kusut ketenagakerjaan secara akurat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, turut mendukung arah baru tersebut dengan menyatakan bahwa fungsi audit kini telah bergeser menjadi instrumen perbaikan tata kelola. BPK menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sumber : Infopublik.id
